Waspada Terhadap Produk Herbal Palsu Yang Bahayakan Kesehatan

Waspada Terhadap Produk Herbal Palsu Yang Bahayakan Kesehatan
Foto : Prof. Wimpie Pangkahila

Dulu, beberapa tahun yang silam, saya pernah terkaget-kaget setelah membaca buku tulisan Prof. Dr. dr. Wimpie Pangkahila. Dalam bukunya dituliskan bahwa puluhan bahkan ratusan merek produk jamu, herbal, obat dan kosmetik dilarang beredar oleh BPOM dikarenakan produk-produk itu  abal-abal alias palsu. 

Bahkan ada produk jamu/herbal yang diklaim mampu menyembuhkan penyakit tapi ternyata mengandung kimia yang bisa membahayakan kesehatan.

Pelarangan-pelarangan yang dilakukan oleh BPOM ternyata tidak membuat efek jera bagi orang-orang untuk memproduksi jamu, herbal yang mengandung obat kimia yang menurut Profesor Wimpie akan bisa merusak kesehatan apabila dikonsumsi. 

Belakangan ini, di saat-saat pandemik covid-19, banyak beredar iklan-iklan produk-produk jamu, herbal di media sosial seperti Facebook. Iklan produk herbal itu mengklaim mampu menyembuhkan kanker, dan macam-macam penyakit. Bahkan ada iklan produk herbal yang berani menjamin akan membuat pria menjadi perkasa  setelah satu jam  minum herbal tersebut.

Menurut Profesor Wimpie Pangkahila yang merupakan pakar anti-aging dari Universitas Udayana Bali, yang juga adalah Dewan Penasihat Barisan Pencinta Pancasila (SANTALA), yang seringkali melakukan penelitian  melakukan uji klinis aneka macam herbal. Bahwa memang ada banyak herbal-herbal yang berasal dari tetanaman yang telah diuji klinis dan terbukti berkhasiat untuk memelihara kesehatan dan keperkasaan pria. Tetapi, herbal-herbal itu tidak akan memberikan efek sedemikian cepat untuk menyehatkan tubuh atau membangkitkan keperkasaan seorang pria. Herbal-herbal itu mesti dikonsumsi secara rutin sekian lama. Tidak bisa instan. 
Herbal berbeda dengan obat kimia. Obat kimia bisa memberikan efek cepat dan instan. Dalam hitungan 1-2 jam obat kimia bisa  membangkitkan keperkasaan seorang pria. Sementara, herbal butuh dikonsumsi rutin dan butuh waktu berhari bahkan berbulan-bulan tergantung kondisi kesehatan setiap orang yang mengkonsumsi. 

Ketika ada iklan produk jamu, herbal yang beredar di media sosial yang menyatakan mampu membangkitkan keperkasaan pria hanya dalam waktu 1 jam setelah konsumsi, maka saya pun menghubungi Profesor Wimpie untuk menanyakan apakah benar ada herbal sehebat dan sekhasiat seperti itu. Mengingat saya pernah membaca buku-buku tulisan Prof. Wimpie.
Profesor Wimpie menegaskan bahwa tidak ada herbal yg mampu buat seorang pria  langsung menjadi perkasa setelah 1 jam mengkonsumsi herbal itu. Apalagi bagi pria yang memang memiliki gangguan kesehatan. Perlu pemeriksaan terlebih dahulu apa penyebab sakitnya seseorang.
Apabila ada herbal yang setelah dikonsumsi dalam 1 jam bisa memberikan keperkasaan secara instan, maka dapat dipastikan herbal itu mengandung obat kimia. Ini berbahaya bisa merusak kesehatan apabila sering digunakan.
Demikian disampaikan oleh Prof. Dr. dr. Wimpie Pangkahila Sp.And.

Timbul pertanyaan : 
1. Mengapa pihak Facebook tidak memfilter iklan-iklan yang beredar? Bukankah iklan demikian itu telah membohongi publik? 
2. Mengapa BPOM tidak menggalakkan razia di dunia maya menemukan iklan-iklan produk yang bertentang dengan kode etik atau UU kesehatan? Apakah harus menunggu jatuh korban dulu baru bertindak? Apakah BPOM tidak memiliki perangkat untuk langkah preventif mencegah beredarnya produk-produk obat, herbal, kosmetik palsu?
3. Kementerian Kominfo kenapa tidak berperan aktif mengingat saat ini dunia online, internet,  sudah demikian semarak. Tidak saja banyak beredar ujaran kebencian, Hoaks, dan fitnah, tetapi transaksi jual-beli, penjualan online sudah banyak memasarkan aneka macam barang-barang, bahkan  obat, herbal, kosmetika palsu, yang bisa merusak kesehatan masyarakat pun dijual online dan diiklankan lewat media sosial.
4. Mengapa pemerintah tidak hadir dalam melindungi masyarakat konsumen? Apakah hal-hal semacam ini dinggap tidak penting? Apakah pemerintah lebih penting membangun pelabuhan, bandara, dan jalan tol? Dan perlindungan terhadap masyarakat konsumen tidak penting?